Soal Lingkungan Dampak Pertambangan, Ketua Komisi C Dorong Pemkab Bentuk PPNS

Soal Lingkungan Dampak Pertambangan, Ketua Komisi C Dorong Pemkab Bentuk PPNS

55 Pembaca
0
Komisi C didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Drs. M. Subaidi Mukhtar, M.Si., saat berdiskusi dengan jajaran Pemkot Batam terkait soal dampak lingkungan penambangan galian C.
Komisi C didampingi Wakil Ketua DPRD Jombang, Drs. M. Subaidi Mukhtar, M.Si., saat berdiskusi dengan jajaran Pemkot Batam terkait soal dampak lingkungan penambangan galian C.

News PKB Jombang – Penanganan pengendalian lingkungan hidup di Jombang belum optimal. Bukan saja pada level praksisnya, tapi juga perangkat regulasinya. Begitu disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang, H. Mas’ud Zuremi, Kamis (27/10/2016).

Mas’ud mengatakan, pengendalian lingkungan hidup terutama pada aspek dampak lingkungan dari adanya eksplorasi sumber daya alam masih membutuhkan perhatian lebih. “Jombang memiliki sejumlah permasalahan lingkungan. Setelah ramai soal galian C, terakhir Jombang ada masalah dengan pertambangan pasir liar di Kecamatan Megaluh,” kata Mas’ud.

Menurut Ketua Fraksi PKB itu, pada aspek regulasi dan perangkat kerja dirinya mendorong Pemkab Jombang untuk membentuk lembaga khusus yang menangani permasalahan tambang dan dampak lingkungannya. Lembaga yang dimaksud Mas’ud itu adalah PPNS (Penyidik Pewagai Negeri Sipil) yang ditugaskan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Ada baiknya Kabupaten Jombang meniru Pemerintah Kota Batam yang sudah memiliki PPNS di DLH. Di kota industri itu, ada yang secara khusus menangani masalah yang terkait dengan tambang galian dan dampaknya. Di Batam penegakan hukum pada pelaku penambangan bisa tertangani dengan baik oleh PPNS di Dinas LH,” kata Mas’ud.

Tugas mereka, lanjut Mas’ud, secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Jadi mereka berwenang menangani dampak lingkungan, bahkan mengawal sampai tingkat persidangan. “Kita juga siap untuk mengusulkan payung hukum berupa Perda Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup . Kita akan segera kordinasikan inisiasinya dengan Bapemperda,” tegasnya.

Namun demikian, jelas Mas’ud, terobosan itu harus diimbangi dengan kerja sama yang sinergis oleh seluruh elemen. “Dibangun kerja sama lintas dinas yang baik. Bahkan juga dengan TNI, Polri, media dan aktifis lingkungan,” pungkas Bendahara DPW PKB Jawa Timur ini. (ans/slh).

Komentar

Powered by Facebook Comments