O… Ternyata Ini Poin-Poin Perbup Dana Desa Yang Menjadi Polemik

O… Ternyata Ini Poin-Poin Perbup Dana Desa Yang Menjadi Polemik

927 Pembaca
0
Screenshot pasal 9 ayat (1), Peraturan Bupati Nomer 5 tahun 2016. (1)
Screenshot pasal 9 ayat (1), Peraturan Bupati Nomer 5 tahun 2016. (1)

News PKB Jombang – Polemik soal Peraturan Bupati Jombang Nomer 5/2016 yang direvisi dengan Perbup 12/2016 terkait tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) menggelinding menjadi “bola liar”.

Perbup itu dianggap terlalu detail mengatur besaran angka pengalokasian DD yang harus dianggarkan. Ini terutama pada Pasal 9 ayat (1) poin B dalam Perbup 5/2016.

Poin-poin di bawah ini dikutip dari Perbup yang dituding memberangus kemandirian desa itu:

1. Bantuan untuk Posyandu Balita Rp. 3 juta/Posyandu pertahun.

2. Bantuan untuk 2 Posyandu Lansia masing-masing Rp. 1 juta. Total pertahun berarti Rp. 2 juta.

3. Bantuan untuk Pokjanal Posyandu Desa Rp. 1 juta pertahun.

4. Honorarium guru Play Group Rp. 150 ribu perorang perbulan.

5. Bantuan untuk PKK Desa Rp. 40 juta pertahun.

6. Bantuan untuk LPMD Rp. 6 juta pertahun.

7. Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 250 ribu perorang perbulan.

8. Bantuan Posko Sambung Rasa Rp. 5 juta pertahun.

9. Honorarium penjaga makam Rp. 3 juta perdesa pertahun.

10. Honorarium ketua takmir masjid/mushola/vihara/gereja/pura/klenteng dan sejenisnya Rp. 500.000 ribu perorang pertahun.

11. Bantuan lembaga seni tradisional Rp. 3 juta pertahun.

12. Honorarium paralegal Rp. 6 juta pertahun.

13. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa Rp. 6 juta pertahun.

14. Bantuan majelis taklim/kelompok pengajian Rp. 10 juta perdesa pertahun.

15. Bantuan Linmas Rp. 10 juta pertahun.

16. Bantuan forum kewaspadaan dini masyarakat Rp. 2 juta perdesa pertahun.

17. Bantuan Karang Taruna Rp. 3,5 juta pertahun.

18. Bantuan GSI Rp. 2 juta pertahun. (ans/slh)

Komentar

Powered by Facebook Comments