Membangun Kolektivitas Pasca Pilkada

Membangun Kolektivitas Pasca Pilkada

77 Pembaca
0
Pak Halim : Ketua DPRD Jatim
Pak Halim : Ketua DPRD Jatim

 HOLOPIS KUNTUL BARIS


Membangun Kolektivitas Pasca Pilkada

Oleh: A. Halim Iskandar

Pilkada serentak gelombang pertama, yang digelar 9 Desember sudah berlalu. Pemenangnya sudah ditetapkan KPU, meski terdapat upaya hukum yang dilakukan kontestan Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Di Jawa Timur, dari 19 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, terdapat 6 Pilkada yang hasilnya diperselisihkan ke MK, yaitu; Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang dan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Sumenep. Akan tetapi, semua sengketa yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK.

sindo
Harus diakui, bahwa hasil Pilkada dan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasti melahirkan dua ekspresi, kemenangan dan kekecewaan. Dua ekspresi tersebut memang tidak dapat dihindarkan, akan tetapi jauh lebih penting, memikirkan masa depan pasca Pilkada, memikirkan tanggungjawab atas delegasi kekuasaan yang diberikan rakyat pemilih kepada semua kandidat, baik yang kalah ataupun yang menang. Berbedaan perolehan suara tidak boleh menjadi sumbu konflik, karena negeri ini menganut demokrasi Pancasila dimana adab dan tatakrama dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi.

Substansi Makropolitik
Pilkada sebenarnya berada diantara kutub mikropolitik dan makropolitik. Domain mikropolitik hanya berkutat di sekitar komunitas pendukung kandidat, contohnya para kader partai atau tim sukses. Hubungan diantara mereka sifatnya interpersonal, dari pribadi ke pribadi. Boleh dikata, komunitas kecil ini yang paling bisa menikmati kemenangan dari kandidat yang diusungnya. Adapun makropolitik tercermin dalam komunitas besar yaitu massa rakyat yang terlibat pilkada baik pemilih maupun mereka yang golput. Hubungan interpersonal antara pemilih dengan kandidat yang dipilihnya bersifat imajiner, emosional dan relatif. Massa rakyat hari ini bisa dan fanatik memilih satu calon, namun tak ada jaminan lima tahun ke depan ikatan afiliasi itu ada. Massa pemilih adalah satu kelompok labil, dinamis dan paling cepat berubah.
Pemenang pilkada maupun yang kalah pilkada harus memahami bahwa pilkada sebagai makropolitiklah yang terpenting. Rakyat sebagai partisipan itulah yang harus diperhatikan dan diprioritaskan bukan tim sukses dan kader partai pengusung. Jangan sampai terjadi pertentangan antara basis rakyat yang harus diperjuangkan dengan komunitas mikropolitik yang meminta kompensasi. Hubungan ketidakpastian (relationship of uncertainty) harus ditepis jauh. Kompromi terselubung yang merugikan rakyat harus dilempar keluar. Penguasa sebagai pemegang kedaulatan pribadi (istikhlaf al afrad) jangan sampai mengabaikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan umum (istikhlaf al am).

Urgensi Konsolidasi Politik
Sebenarnya baik pemenang pilkada maupun yang kalah pilkada sama-sama memegang amanah. Bedanya hanya sisi normatif semata. Pemenang pilkada masuk dalam pemerintahan dan karenanya memegang kebijakan sedang mereka yang kalah masuk dalam struktur kemasyarakatan dan karenanya memegang kebijaksanaan. Jangan pernah berpikir bahwa amanah hanya terpikul bagi mereka yang berstatus Bupati, tapi mereka yang bukan Bupati pun harus tetap memegang amanah. Kebijakan para pemenang pilkada harus berpadu dengan kebijaksanaan kontestan yang kalah dalam pilkada. Kebijakan harus diperjuangkan, namun tanpa kebijaksanaan kontestan, sebagus apapun kebijakan tetaplah kebijakan itu akan menuai hambatan apalagi jika kontestan yang kalah memiliki banyak pendukung di DPRD.
Amanah kepemimpinan adalah amanah semua orang. Kanjeng Nabi bersabda, “masing-masing kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.” Sampai kapanpun kepemimpinan itu akan melekat pada diri setiap orang apalagi mereka yang pernah memiliki massa pecinta. Dalam konteks ini, sebenarnya hubungan timbal balik antar kontestan pilkada harus dimunculkan. Bisa jadi program yang bagus dari pihak yang kalah diperjuangkan pihak yang menang.
Memang di negeri ini hubungan antara pemenang dan yang kalah dalam pilkada banyak bersifat ambivalen. Para pemenang melihat kontestan yang kalah sebagai kelompok yang bisa membahayakan social order yang akan dibentuk. Kekuasaan biasanya cenderung ekspansif tak hanya dominatif. Sementara konstestan yang kalah lebih melihat pemenang pilkada sebagai rezim yang harus dihadapi dengan reserve tertentu. Namun baik kekuasaan maupun kekuatan di luar kekuasaan memiliki karakter ambigu yang ujung-ujungnya membenarkan dirinya sendiri.
Padahal, kekuasaan membutuhkan kontestan yang kalah sebagai pemantik untuk terus terjaminnya dinamika dan kreatifitas. Subyek-subyek dalam kekuasaan dan non-kekuasaan tak boleh jatuh dalam bargaining position baik intra maupun antara mereka. Jika masyarakat merupakan market place dari sebuah ide, maka gagasan itu harus dilahirkan secara seimbang oleh pemegang kebijakan. Itu hanya bisa dilakukan jika kondusifitas terjalin dan semua pihak memahami posisi dan tugasnya. Dalam konteks inilah urgensi konsolidasi politik (islah politik) menemukan relevansinya. Para pakar ilmu politik seperti Huntington (1991), Linz dan Stephan (1995), Dahl (1996) maupun Diamond (2002) menyebut agenda konsolidasi (islah) demokrasi adalah kunci utama dari proses pematangan demokratisasi.

Spirit Holopis Kuntul Baris
Islah politik harus hadir demi keselarasan pembangunan. Pekerjaan besar menunggu kita semua sejak tantangan globalisasi banyak memangsa local wisdom, MEA yang berpotensi memakan kue-kue rakyat lemah, tingkat pengangguran yang masih tinggi, tinggi angka kemiskinan multidimensi, pengelolaan kekayaan alam yang tak maksimal, ancaman radikalisme di akar rumput, konstruksi pendidikan nasional yang belum maksimal mampu menggali kekayaan budaya lokal, pengarusutamaan industri pertanian dan padat karya, pengembangan UMKM serta perlindungan dan pengembangan industri kreatif. Mempertimbangkan itu semua, pemenang pilkada dan kontestan yang kalah dalam pilkada harus bersatu, mesti tak menyatu.
Tentu saja persatuan itu tak sama dengan penyatuan. Masing-masing pihak disilakan mengambil posisi dan statusnya sendiri. Pihak yang kalah mendukung apa yang bagus dari pihak yang menang, mengkritiknya dengan tatakrama dan sumbang saran dengan konsep. Musyawarah dan silaturrahmi tak boleh terputus. Pihak yang menangpun jangan arogan namun harus menghargai mana ide pihak yang kalah yang baik dan bisa diperjuangkan. Islah selamanya mulai dari hati.
Untuk itu, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, Penulis mengajak untuk mengggelorakan kembali, spirit kolektivitas Holopis Kuntul Baris, yang dimasa lalu mampu menjadi kata kunci sejarah nusantara, sejak era monarkhi kuno hingga era revolusi kemerdekaan Indonesia. Karena itu, spirit Holopis Kuntul Baris, harus menjadi kata kunci dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Jawa Timur. Melalui spirit Holopis Kuntul Baris, kita bangun Jawa Timur yang dari Desa, kita wujudkan APBD untuk rakyat, kita lawan paham individualisme dengan gotong royong dan wujudkan Jatim Makmur. Dengan demikian, Jawa Timur akan berjejer setara dengan kota-kota besar di dunia. HOLOPIS KUNTUL BARIS !.

Sumber: Koran SINDO, tanggal 28/01/2016

A. Halim Iskandar
Ketua DPW PKB Jawa Timur dan Ketua DPRD Jawa Timur.

Komentar

Powered by Facebook Comments