Buruknya Sistem Penganggaran Kemenag Jombang, TPP Guru PAI 11 Bulan Tidak Cair

Buruknya Sistem Penganggaran Kemenag Jombang, TPP Guru PAI 11 Bulan Tidak Cair

768 Pembaca
0
Foto Ilustrasi Guru Sedang Mengajar
Foto Ilustrasi Guru Sedang Mengajar

News PKB Jombang – Tidak dianggarkannya dalam APBN 2015 berakibat tidak cairnya tunjangan Profesi Pendidik (TPP) guru PAI selama sebelas bulan. Buruknya sistem penganggaran dalam tubuh Kemenag Kabupaten Jombang berakibat hak 509 guru hanya memperoleh 1 kali pencairan saja, (9/1)

Kejadian ini membuat membuat resah para guru PAI (Pendidikan Agama Islam) PNS dibawah Kemenag Kabupaten Jombang. Pembayaran TPP untuk 12 bulan ditahun 2015 hanya dicairkan satu kali. TPP merupakan hak guru yang diterima seyogyanya setiap bulan berbarengan dengan gaji bulanan. Di lingkungan Kemenag Kab. Jombang, TPP guru PAI biasa diterima per tri wulan.

Menurut Faried Wajdie, kejadian keterlambatan pembayaran sering ditanyakan oleh guru-guru kepada pihak Kemenag Kab. Jombang. ”Setiap ditanya hanya berjanji segera dicairkan, tapi ternyata tidak cair-cair. Seharusnya paling lambat enam bulan, ini sudah tahun 2016 belum juga cair penuh,” keluh salah satu guru PNS PAI. Semestinya, dia dan ratusan guru lain sudah menerima TPP per triwulan sekali di tahun 2015. Namun, hingga memasuki tahun 2016 ini, baru menerima pembayaran untuk jatah satu bulan.

Salim Basawad, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasi PAI) Kemenag Kabupaten Jombang, kepada News PKB Jombang mengakui bahwa pihaknya baru mencairkan TPP bagi para guru untuk tahun 2015 hanya 1 bulan atau 1 kali. Hal ini karena TPP bagi guru PAI tidak dianggarkan dalam APBN 2015. ”Iya, karena memang anggarannya tidak ada dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Bulan lalu, hanya ada Rp 3,3 miliar, itu sudah kami cairkan kepada mereka. Dana sebesar itu memang hanya cukup satu kali TPP,” katanya.

Menurutnya, Kemenag Kab. Jombang jika ingin membayar 11 bulan sisa TPP maka membutuhkan dana sebesar Rp 22 miliar. Salim menandaskan bahwa hak para guru PAI tetap terpenuhi. Ini hanya keterlambatan, bukan tidak dibayar. ”Bukan berarti uang para guru itu hangus, tapi negara berhutang kepada para mereka, dan pasti dicairkan nantinya. Tapi saya belum tahu kapan,” ujarnya.

Menanggapi rumor bahwa setiap kali dilakukan pemberkasan untuk mencairkan TPP, para guru selalu dipersulit, Salim membantah, selama ini kemenag tidak pernah membeda-bedakan guru PAI Madrasah dan PAI PNS. Baginya, tidak ada tindakan untuk membeda-bedakan antara guru PNS Madrasah dengan guru PAI PNS dibawah Pemkab Jombang. ”Semuanya kita perlakukan sama, buat apa-apa membeda-bedakan,” pungkas Salim.

Kemelut persoalan TPP ini membuat para berencana mengadukan keterlambatan pencairan TPP ini kepada Komisi D DPRD Jombang. ”Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan persoalan ini ke dewan. Supaya kami bisa dibantu, termasuk mungkin menyampaikan ke Kemenag Pusat,” tandas seorang Guru SMKN Kudu.

Sementara Miftahul Huda, anggota Komisi D DPRD Jombang mengatakan informasi soal tidak dianggarkannya TPP guru PAI pernah disampaikan melalui News PKB Jombang beberapa waktu lalu. Namun informasi ini tidak dilanjuti baik oleh Kemenag Kab. Jombang ataupun para guru.

Disinggung soal rencana para guru untuk mengadu ke Komisi D, Huda menyanggupi untuk bertemu. “Monggo, silahkan saja para guru datang ke Komisi D, sampaikan kapan dan akan kita undang juga pihak Kemenag”, jelas politikus dari Fraksi PKB ini.

Komentar

Powered by Facebook Comments