Buruh PT. Mirolam Dilarang Berserikat, Buruh Demo Kantor DPRD

Buruh PT. Mirolam Dilarang Berserikat, Buruh Demo Kantor DPRD

68 Pembaca
0
News PKB Jombang – Puluhan buruh pabrik kertas PT Mirolam Adi Gunawan, Kecamatan Kesamben berdemo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rajyat Daerah (DPRD) Jombang, Rabu (12/11). Demo ini dilakukan untuk menyampaikan keluhan kepada anggota dewan atas tindakan management pabrik yang telah memecat 6 buruh hanya karena mendirikan serikat pekerja. Selain itu, para demonstran juga mengadukan upah mereka yang hanya Rp 17 ribu hingga Rp 32 ribu per hari.

Massa buruh ini datang dengan membawa poster berisi tuntutan dengan mengendarai puluhan motor. Dengan menggunakan pengeras suara, massa lantas melakukan orasi di depan kantor DPRD Jombang. Aksi ini juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Agung Surya Utama, salah satu orator mengatakan, hak buruh untuk membentuk serikat pekerja dilarang oleh pihak pabrik kertas yang berlokasi di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben itu. Tak hanya itu, 6 orang buruh yang menjadi pengurus serikat pekerja justru dipecat tanpa pesangon. ”Kami mohon agar dewan membantu kami, supaya 6 rekan kerja kami yang dipecat, agar dipekerjakan lagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di sela-sela aksi.
Selain soal kebebasan membentuk serikat pekerja, upah harian yang dibayar PT Mirolam Adi Gunawan kepada buruh yang masa kerjanya dibawah lima belas tahun hanya Rp 17 ribu. Sementara upah harian bagi pekerja yang sudah diatas lima belas tahun hanya Rp 32 ribu. ”Upah segitu bagi kami sangat tidak layak dan tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup,” imbuhnya.
Beberapa saat melakukan aksi, akhirnya anggota dewan merespon dengan mengajak perwakilan buruh berdiskusi di dalam kantor DPRD. Drs. M. Subaidi Muchtar, M.Si. wakil ketua DPRD yang juga menjabat Ketua DPC PKB Jombang, didampingi Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, H. Miftahul Huda, S.Ag Dari  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendengarkan aspirasi yang disampaikan tujuh orang perwakilan demonstran. ”Kalau memang buruh diberhentikan hanya karena berserikat, maka perusahaan itu menyalahi peraturan yang berlaku. Karena setiap warga negara diberi kebebasan berserikat,” kata Subaidi Mukhtar di depan perwakilan buruh.
Ia juga meminta perusahaan tetap menerima 6 orang yang sudah diberhentikan sebelumnya. ”Kalau alasan perusahaan seperti itu, itu salah. Silahkan saudara-saudara yang diberhentikan bekerja lagi saja,” tandasnya.
Sementara itu, Miftakhul Huda berjanji akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Mirolam Adi Gunawan. ”Besok (hari ini, Red) kami akan sidak ke sana untuk menfasilitasi buruh yang tidak boleh masuk (kerja) agar bisa masuk dulu,” ujarnya. Terkait tuntutan buruh untuk kenaikan upah, ia juga menyatakan akan membantu menfasilitasi kehendak buruh. ”Untuk kenaikan gaji akan kami upayakan fasilitasi. Tanggal 19 November mendatang akan ada perundingan dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi persoalan ini,” pungkasnya.
Mendapat angin segar dari kalangan dewan, puluhan buruh yang sebelumnya memadati depan kantor dewan, akhirnya mulai bergeser. Mereka melanjutkan aksinya ke kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Jombang.

Komentar

Powered by Facebook Comments