Antara Westernisasi dan Bid’ah-Phoby (Pembaruan dalam Islam)

Antara Westernisasi dan Bid’ah-Phoby (Pembaruan dalam Islam)

48 Pembaca
0
Gus Dur, Nur Cholis Majid dan KH. Ahmad Shiddiq (Ketiganya lah intelektual muslim dan ulama yang meletakkan dasar pemikiran islam modern di Indonesia)
Gus Dur, Nur Cholis Majid dan KH. Ahmad Shiddiq (Ketiganya lah intelektual muslim dan ulama yang meletakkan dasar pemikiran islam modern di Indonesia)

News PKB Jombang – Ketika KH. Achmad Siddiq melemparkan gagasan tajdid bagi NU (Nahdlatul Ulama) dalam Munas Alim Ulama NU di Cilacap November lalu (1987), banyak orang lalu bertanya-tanya. Pembaruan macam apakah tajdid yang beliau maui itu? Apakah akibatnya bagi NU sendiri, haruskah ia mengubah hukum-hukum agama yang sudah dipakai selama berabad-abad oleh kalangan “ahli madzhab”? akan munculkah ushul fiqh baru, di sampiang yang sudah ada? Kalau tidak, bukankah hasilnya sama saja, karena metodologi berpikirnya tetap sama?

Ketika beliau mengundang sebuah tim penyiapan konsep tajdid di lingkungan NU, barulah dijelaskan oleh beliau beberapa hal yang sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Jangan pembaruan yang bersifat Westernisasi, alias menerima demikian saja cara berpikir dan pola hidup orang Barat. Dasar-dasar pemikirannya saja sudah berbeda dari kita. Pemikiran orang Barat dilandasi paham sekularis yang sudah mendarah daging. Kita harus menempatkan agama dalam peranan kreatif dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Orang barat berpikir sentris, atau katakan berpusat pada manusia sebagai subyek (atau istilah lain, anthroposentris), Islam tidak demikian. Dalam Islam, Allah adalah pusat segala-galanya.

Tajdid yang mau dibikin juga tidak boleh berupa penyimpangan dari ketentuan Allah dan Utusan-Nya yang sudah ada. Penyimpangan seperti itu dinamai bid’ah (inovasi). Apalagi kawan-kawan kita sesama kaum muslimin cukup banyak yang bid’ah-phoby. Memang di lingkungan NU sendiri ada dua macam kategori bid’ah, yaitu yang hasanah (baik) dan dlalalah (menyesatkan), namun justru harus dihindarkan penyerupaan tajdid dengan bid’ah termasuk yang baik sekalipun. Nanti merisaukan hati mereka yang bid’a-phoby, takut bid’ah, kata beliau.

Di satu ujung ada garis batas Westernisasi. Di ujung lain ada garis batas bid’ah. Cukup luaskah lapangan gerak bagi tajdid di kalangan NU itu, jika diikuti versi KH. Achmad Siddiq itu? Ternyata cukup luas, kata beliau. Tajdid NU harus berintikan upaya memurnikan hukum agama dari penyimpangan-penyimpangan yang fundamental dari garis ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah. Juga upaya menampilkan kembali sendi-sendi kehidupan dan wawasan masyarakat muslim dimasa kehidupan Rasulullah dan Sahabatnya, dus rekonstruksi kembali kehidupan kaum muslimin saat ini. Dan telisikan mendalam atas metodologi berpikir keagamaan yang dikembangkan para ulama setelah itu, hingga saat ini. Yang terakhir, tentunya, adalah pemetaan kembali pemikiran keagamaan kita dengan memperhatikan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini dan di masa depan.

Cukup menarik untuk dikaji, gagasan Rais ‘Aam NU itu. Idealisasi masa kehidupan Nabi Muhammad dan para Sahabat memang diperlukan, untuk memungkinkan munculnya butir-butir universal dari ajaran Islam, yang berlaku disemua zaman dan tempat. Karenanya perlu rujukan ke sana. Pemurnian memang perlu, karena banyak tata cara beragama yang sudah menyimpang dari kehendak syari’at yang sebenarnya. Buktinya, masih ada gerakan tasawuf yang berani menjamin pengikutnya masuk surga, jika mengikuti lingkungan mereka. Soal syafa’at dan berkah, juga masih banyak yang menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya sendiri. Telisikan mendalam atas karya-karya ulama, terutama ulama salaf (terdahulu), jelas sekali sangat diperlukan. Apakah perbedaan pokok antara ushul fiqh madzhab Syafi’i dan Hanafi? Jelas jarang diperhatikan orang. Bukankah sebagai metodologi berpikir, keduanya dapat direkonstruksikan kembali dalam sebuah model dan kerangka aplikatif?

Yang menarik, justru sisi keempat dari upaya tajdid model NU itu. Yaitu memperhatikan konteks kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Berarti memasukkan pertimbangan kekinian dan keakanan dalam menyusun hukum agama. Toh, selama ini secara parsial sudah dilakukan, seperti dalam kasus KB (Keluarga Berencana). Juga pendidikan koedukatif (sekelas antara putra dan putrid, siswa dan siswi). Karena pertimbangan praktikalitas. Kita tunggu hasil rekonstruksi yang memperhatikan sisi ini, karena selama ini belum ada yang menjadikan wawasan kenegaraan dan kebangsaan sebagai bagian dari pemikiran keagamaan.

Mudah-mudahan cepat menjadi konsep pembaruan atau tajdid yang begitu unik itu!

Kumpulan Karangan Abdurrahman Wahid
Bagian Kedua: DIMENSI-DIMENSI KEISLAMAN
Sumber tanggal 2-7-1988

Komentar

Powered by Facebook Comments